Luwu, Sulawesi Selatan – Proses perekrutan tenaga kerja oleh PT Bua Makmur Sejahtera (BMS), perusahaan smelter yang beroperasi di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, memicu gelombang kekecewaan di kalangan masyarakat setempat. Warga menuding adanya praktik “permainan orang dalam” dalam seleksi karyawan, di mana kandidat dari luar daerah yang memiliki koneksi dengan pihak perusahaan diduga diprioritaskan, mengesampingkan pelamar lokal yang memenuhi syarat.
Kekecewaan Masyarakat Lokal
Ratusan pemuda dari Bua dan sekitarnya telah melamar pekerjaan di PT BMS, berharap mendapat bagian dari peluang kerja yang dijanjikan perusahaan smelter tersebut. Namun, banyak di antara mereka tidak menerima panggilan wawancara atau pemberitahuan lebih lanjut, meskipun telah memenuhi persyaratan dasar. Sebaliknya, informasi menyebar bahwa sejumlah kandidat dari luar Luwu diterima dengan cepat, memicu kecurigaan adanya kecurangan dalam proses rekrutmen.
Dicky, seorang warga lokal yang mewakili aspirasi pemuda Bua, menyatakan kekesalannya:
“Kami menduga adanya indikasi permainan orang dalam. Ini jelas tidak adil bagi anak-anak muda yang sudah melamar dengan harapan besar.”
Ia juga menyoroti kontradiksi antara operasional perusahaan dan dampaknya bagi warga:
“Perusahaan beroperasi di tanah kami, tapi masyarakat lokal disingkirkan. Kalau proses rekrutmen saja sudah kotor, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa mereka membawa manfaat?”
Isu Lebih Luas: Eksploitasi dan Janji Palsu
Kontroversi ini mencerminkan masalah yang lebih besar terkait hubungan perusahaan dengan komunitas lokal. PT BMS, yang bergerak di sektor pengolahan nikel, dituduh memanfaatkan sumber daya alam Luwu tanpa memberikan manfaat nyata bagi warga setempat. Hal ini dianggap melanggar semangat otonomi daerah yang menekankan prioritas tenaga kerja lokal serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Kemarahan warga kian meluas melalui diskusi di media sosial dan pertemuan komunitas, dengan banyak yang merasa dikhianati oleh perusahaan yang seharusnya menjadi motor pembangunan ekonomi di wilayah mereka.
Tuntutan Intervensi Pemerintah
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu untuk segera bertindak. Dicky menegaskan:
“Pemerintah daerah seharusnya tidak menutup mata. Mereka wajib memastikan setiap perusahaan yang beroperasi di Luwu memberi kesempatan kerja yang adil bagi warga setempat, bukan membiarkan permainan ‘orang dalam’ mengatur semuanya.”
Warga menuntut tindakan konkret, termasuk:
Audit transparan terhadap proses rekrutmen PT BMS untuk mengungkap potensi kecurangan.
Kuota wajib bagi tenaga kerja lokal dalam setiap perekrutan.
Pengawasan ketat untuk mencegah praktik nepotisme di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Luwu.
Ancaman Eskalasi Konflik
Jika tidak segera ditangani, kemarahan warga berpotensi memicu aksi protes atau bahkan boikot terhadap PT BMS. Ketidakpuasan ini tidak hanya merusak kepercayaan terhadap perusahaan, tetapi juga terhadap pemerintah daerah yang dianggap gagal mengawasi praktik ketenagakerjaan yang adil.
Hingga kini, PT BMS belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut. Masyarakat Luwu menanti langkah tegas dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka benar-benar mematuhi prinsip keadilan dan mendukung kesejahteraan lokal.(*)
